hpn2020
Sabtu, 01 Jun 2019 03:57

Harsono Bereki:Bupati Poso Abaikan UU Pers

Nilai butir ini
(0 pemilihan)

Keterangan Foto Harsono Bereki : “Pemahaman terkait UU Pers harus dimiliki oleh semua pejabat publik, apalagi bagi seorang Kepala Daerah, jangan karena disorot oleh pemberitaan pers, langsung main lapor polisi,” KRAK Kritik Langkah Bupati Poso Pidanakan Media Pers.

PALU, lensaangkasanews.com - Langkah hukum Bupati Poso Darmin Sigilipu yang melaporkan Nuansa Pos ke Polda Sulteng menuai kritik keras Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Harsono Bereki, S.Sos, kamis (30/5).

Menurutnya, seharusnya setiap pejabat public, lebih-lebih seorang Kepala Daerah, harus memiliki pemahaman UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam merespon setiap sorotan pemberitaan media pers.

“Pemahaman terkait UU Pers harus dimiliki oleh semua pejabat publik, apalagi bagi seorang Kepala Daerah, jangan karena disorot oleh pemberitaan pers, langsung main lapor polisi,” nilai Harsono.

Menurut Harsono, dalam UU Pers, itu sudah jelas dan tegas diatur terkait prosuder hukum yang harus ditempuh oleh siapapun yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers, mekanismenya jelas kalo merasa dirugikan, gunakan hak jawab, hak koreksi atau melaporkan ke dewan pers.

“Kecuali prosedur itu sudah dilakukan dan tidak direspon oleh media pers, maka yang merasa dirugikan bisa lakukan langkah hukum mengadukan ke pihak kepolisian, itupun jika merujuk pada ketentuan UU Pers penanganannya atau sanksinya sifatnya denda atau dalam lingkup perdata,” ujarnya.

Kaitan dengan itu, Harsono Bereki juga menyoroti kinerja Bupati Poso Darmin Sigilipu terkait kebijakan pengelolaan keuangan.

Sebelumnya, Bupati Poso Darmin Sigilipu melalui kuasa hukumnya, telah melaporkan Presdir Nuansa Pos Bayu Alexander Montang dan Pemred Nuansa Pos Irfan Denny Pontoh ke Polda Sulteng, selasa (26/5), terkait adanya pemberitaan dugaan perselingkuhan dirinya dengan salah seorang wanita ASN dilingkup Pemda Poso.

Menurut Darmin, dirinya merasa dirugikan oleh pemberitaan NP yang mencemarkan nama baiknya, melalui sejumlah pemberitaan tentang isu perselingkuhan dirinya.

Anehnya, dalam laporan tersebut Bupati Darmin Sigilipu tidak menyertakan bukti tahapan atau prosedur yang dilakukan seperti hak jawab, hak koreksi atau rekomendasi dari dewan pers.

Yang ada Bupati Darmin hanya menyertakan rekomendasi dewan pers atas pemberitaan NP pada tahun 2017 yang lalu.

Menanggapi hal itu, Pemimpin Redaksi NP Irfan Denny Pontoh menilai langkah hukum yang dilakukan Bupati Poso terlalu berlebihan, karena atas pemberitaan NP yang dinilai merugikan dirinya, Bupati Darmin Sigilipu tidak pernah melakukan hak jawab, hak koreksi atau melaporkan ke dewan pers.

“Hak jawab atau hak koreksi tidak pernah dilakukan, bahkan upaya pengaduan ke dewan pers juga tidak dilakukan, justru sekonyong-konyong langsung lapor polisi, aneh, langkah tersebut kami nilai sebagai tindakan kejahatan terhadap media pers dan pekerja pers,” kata Irfan.

Apalagi, kata Irfan, ikut disertakan dalam pelaporan itu adalah Presdir Nuansa Pos Bayu Alexander Montang. Pelaporan itu jelas salah alamat.”Dalam UU Pers jelas tanggungjawab redaksi itu ada pada Pemred, kog pemilik korannya ikut dilaporkan, apa motifnya ?” tegas Irfan.

Karena itu Nuansa Pos, kata Irfan, juga mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik Bupati Poso ke Polda Sulteng atas sangkaan pelanggaran Pasal 220 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 317 KUHP.”Kita laporkan balik Bupati Poso ke Polda Sulteng, demi untuk menjaga marwah dan martabat media pers dan pekerja pers,” tandasnya.

Berita ini sudah diberitakan koran harian Nuansa Pos.*** (Venus)

Baca 591 kali

Terpopuler Sulteng

© 2018 Lensaangkasa.com. All Rights Reserved.
Salin cuplikan kode Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+