hpn2020

Berita

Berita

Tolitoli, lensaangkasanews.com - Penyaluran Batuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan dibeberapa wilayah Kabupaten Tolitoli,mulai hari Selasa pagi 18/5 sampai siang hari di kawal ketat personil Polres Tolitoli beserta jajarannya.

BST ini memakai dana APBN untuk keluarga penerima mafaat (KPM) yang terdampak virus covid–19 di Kabupaten Tolitoli yang merupakan program dari Kementrian Sosial RI yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Penerima BST adalah warga yang kurang mampu atau rentan terdampak pandemi covid-19 yang sudah tercantum dalam data terpadu kesejahtraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan program sembako pada Kementrian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli. B

BST bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini setiap KPM akan menerima uang tunai sebanyak Rp 600.000/bulan mulai April 2020 s.d Juni 2020. 

Kasubag Humas Polres Tolitoli. AKP Moh.Rizal Hi. Bandi mengatakan Polres Tolitoli siap mensukseskan kegiatan ini dengan mengawal dan mengamankan proses penyaluran BTS ini agar tersalur tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Dilaksanakannya kegiatan pengamanan tersebut bertujuan agar penyaluran Bansos tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan" tegas Rizal.

Penyaluran BST kata Rizal Bandi berjalan aman dan terkendali,hingga selesai pada siang hari,dalam penyaluran P.T Pos Indonesia memakai SOP Covid-19.***(Venus)

Keterangan foto: kiri wakil Bupati Tolitoli,kadis Pariwisata Kab Tolitoli tengah dan Kadis Pariwisata Sulteng kanan

 

Tolitoli, lensaangkasanews.com - Kabupaten Tolitoli,terus menggenjot destinasi wisatah,dalam rangka pembenahan pengembangan wisata untuk menarik perhatian wisatawan manca negara dan wisatawan lokal.

Sehubungan dengan pengembangan wisata di Tolitoli,kini beberapa Desa berupaya meningkatkan destinasi wisatanya.

Di tengah tengah gencarnya Kabupaten Tolitoli menggenjot pengembangan wisata,Dinas Pariwisata Provisi Sulawesi Tengah memberi kepercayaan kepada Dinas Pariwisaya Kabupaten Tolitoli menjadi tuan rumah penyelenggaraan bimbingan tekhnis (bimtek) pengembanngan dan pengelolaan Desa wisata tinggkat Provinsi Sulteng.

Bimtek yang digelar di Meeting Room Lantai II Hotel Mitra Utama Tolitoli itu, dibuka oleh Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding pada Senin sore (8/7).

Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Rahmida, M.Si selaku Ketua Panitia mengatakan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan peluang lapangan kerja, pariwisata dikelola dan dikembangkan secara khusus dan menjadi prioritas yang salah satunya dengan cara membangun Desa Wisata.

Dalam pelaksanaannya, Bimtek ini menghadirkan Nara Sumber Ir. Inaherlina Koswara, M.Sc dari Intitut Teknologi Bandung (ITB) dan Sugeng Handoko, ST salah satu praktisi Desa Wisata yang sudah berhasil dari Desa Nglanggerang Kecamatan Gunung Kidul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada acara bimtek, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Drs. I Nyoman Sriadijaya, MM mengatakan sebagai salah satu modal utama yang merupakan cikal bakal agar Desa Wisata dapat terwujud adalah dengan menggiatkan pemahaman dan pelaksanaan Sapta Pesona terhadap pelaku wisata dan seluruh elemen masyarakat yang berada di dalam Desa Wisata.

Karena apabila promosi Desa Wisata sudah menyebar dan sudah terdengar oleh wisatawan baik lokal maupun Asing, harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk sadar wisata, sehingga Desa Wisata bisa semakin berkembang maju.

Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terimakasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah selaku Panitia Penyelenggara Bimtek yang telah mempercayakan Kabupaten Tolitoli sebagai Tuan Rumah sekaligus mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Bimtek yang berasal dari Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli terus melakukan pembenahan terhadap potensi wisata yang ada di daerah ini, pembenahan tersebut salah satunya melalui upaya memacu pembangunan infrastruktur pendukung.***(Venus)

 

Morowali, lensaangkasanews.com - Benar-benar memprihatinkan kwalitas kerja yang dilakukan pihak rekanan atas pekerjaan Proyek Riol Tokala atas Kec.Bungku Utara Kab.Morowali.

Proyek yang seharusnya bermanfaat bagi warga Tokala Atas akhirnya tak dapat dinikmati karena ulah pihak rekanan dan juga pihak dinas terkait yang tidak profesional menjalankan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Timo (42) salah satu warga Bungku Utara saat pertemuan tak sengaja dengan wartawan media ini di didinas Capil Morut yang saat itu dirinya sedang mengurus administrasi kependudukan.

"Ini pak poto-potonya dilapangan, sangat memprihatinkan baru saja dikerja sudah ambrol",

Terangnya sambil menunjukkan dokumentasi poto di hp genggamnya. Proyek yang menelan anggaran hampir 200 jt itu diduga kuat ada kongkalikong antara PPK dengan pihak rekanan yang kerja yakni CV.Gamananda Pratama untuk mengeruk keuntungan pribadi sebesar-besarnya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Buktinya dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morut diam membisu, terkesan membiarkan terjadinya indikasi tindikan korupsi pada proyek Riol Tokala Atas, Terangnya.

Diakhir perbincangan dirinya mewakili masyarakat Tokala atas berharap agar penegak hukum turun lokasi melakukan tindakan hukum atas indikasi korupsi pada proyek Tokala Tas.

"Olehnya, kami harap aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan tindakan hukum atas indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.

Tak boleh dibiarkan hal-hal seperti ini, kalau mau membangun daerah ini harus bersih dari unsur korupsi, para aparatur pemerintah yang tidak punya niat baik membangun daerah ini agar segera di eleminasi", Pintanya.

PPK dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Rijal yang di konfirmasi di kantornya (18/6) belum berhasil. Menurut stafnya sedang ada TL ke Palu.

"Pak Rijal lagi ada TL Palu pak", Ucap salah satu stafnya.

Dikonfirmasi via wa 081245964xxx menjelaskan secara singkat bahwa proyek tersebut masih dalam proses, begitupun soal hak kontraktor belum dicairkan sepenuhnya (100%).

"Intinya kegiatan ini masih dalam proses, dan terkait dengan kewajiban dinas dasar kontrak yang di keluarkan waktu kegiatan 90 hari kerja, dan untuk hak perusahaan kami baru realisasikan 30 persen dari anggaran dan saat ini kami lagi konfirmasi dengan pihak ketiga untuk tindaklanjut terkait kegiatan tersebut, demikian tq",Tulisnya.

Saat ditanya soal pengawasan dinas dilapangan dirinya mengaku sudah melakukannya. "Ia kemarin pengawas kami sudah turun pantau dan untuk sementara masih proses klarifikasi dengan pihak ke dua", Tulisnya.

Saat wartawan media ini meminta nomor hp pihak rekanan untuk kepentingan konfirmasi, dirinya mengaku tak punya nomornya. "Maaf nomornya tidak ada", Balasnya.*** (TAR)

Morowali, lensaankasanews.com - Komandan Korem (Dandrem)132/Tadulako, Kolonel Inf Agus Sasmita bersama rombongan meninjau langsung lokasi banjir Morowali desa Dampala (13/6).

Kedatangan orang nomor 1 di kubuh TNI Sulteng itu untuk memastikan kondisi terkini banjir morowali serta proses penanganan yang sedang berlangsung.

Dirinya juga tak sependapat dengan sejumlah tarif harga kebutuhan yang melambung tinggi khususnya tarif atas jasa angkutan laut dalam kondisi dan situasi musibah banjir yang terjadi saat ini.

"Iya saya sudah dengar informasi tersebut bahwa masyarakat mengeluhkan mahalnya tarif angkutan kapal laut yang sementara ini digunakan masyarakat untuk menyebrang dari bahodopi dan sebaliknya.

Padahal pihak Dishub sudah melakukan penertiban tarif atas jasa kapal laut tersebut tapi masih saja tarif yang diberlakukan di luar kewajaran.

Saya menduga ada oknum pengelola jasa kapal laut yang memainkan tarif harga sehingga masih saja menjadi keluhan masyarakat.

Olehnya, saya perintahkan kepada Dandim 1311 Morowali tempatkan anggota kodim untuk mengawasi langsung di lokasi pelabuhan, bila terbukti ada oknum penyedia jasa kapal laut yang masih memainkan tarif harga segera tindak tegas si oknum tersebut",

Tegas perwira tiga bunga dipundaknya itu yang langsung disambut kata siap dari Dandim 1311 Morowali. Diakhir penjelasan, Agus meminta awak media untuk ikut mengawasi langsung proses transaksi pembayaran tarif atas jasa kapal laut.

"Saya juga minta bantu kepada rekan-rekan Pers kalau ada menemukan oknum pengelola jasa kapal laut yang memainkan tarif harga tolong di foto yah sampaikan ke kami, dan kami akan lakukan tindakan tegas terhadap si oknum yang melanggar", kata Agus kepada sejumlah awak media saat meninjau banjir desa Dampala.

Dirinya juga mengaku prihatin dengan kondisi musibah banjir yang melanda morowali, iya berharap agar warga morowali yang terdampak banjir sabar dan tabah seraya terus berdoa.

Kunjungan Danrem132 Tadulako bersama rombongan langsung didampingi Dandim 1311 Morowali Letkol. Arh Sabariyandu K.Saragih bersama sejumlah anggota kodim lainnya.

Untuk diketahui jasa angkutan kapal yang di berlakukan saat ini Rp.350 rb- Rp.500 rb/orang satu kali penyeberangan sudah termasuk ongkos penumpang dan motor, sipenumpang sungguh tarif yang sangat fantastis.

Kita berharap aparat bisa bertindak tegas agar tak menjadi beban lagi bagi masyarakat memikirkan biaya transportasi.***(TAR)

 PALU, lensaangkasanews.com — Owner Nuansa Pos (NP) Group Bayu Alexander Montang memberikan apresiasi atas kinerja Tim Buser Polresta Palu yang pekan ini berhasil membekuk maling yang beraksi di percetakan NP termasuk penadahnya.

“Kita apresiasi kinerja jajaran Polresta Palu, terutama Tim Buser Polresta Palu yang telah bekerja keras sehingga berhasil membengkuk pelaku pencurian di kantor NP beserta penadahnya,” ujar Bayu.

Seperti diberitakan Kabar Selebes, dua pelaku pencurian di kantor harian Nuansa Pos di Jalan Halmahera Palu, berhasil dibekuk aparat Polres Palu.

Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian ini dilakukan Opsnal Buser Polres Palu Senin (10/6/2019) pada Jam 15.00 wita . WITA.

Kedua tersangka ditangkap di jalan Pulau Halmahera Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

Dua tersangka yang diamankan itu adalah Arifudin alias Ari (29) alamat Jalan Pulau Halmahera yang sehari hari bekerja sebagai buru bangunan.

Sementara satunya bernama Eko Setiawan alias Eko (27) alamat Desa Pangalasiang Dusun 1 Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa 38 kg besi plat aluminium 2,5 kg kabel tembaga.

Keduanya diciduk polisi atas laporan Bayu Alexander Montang selaku pemilik Nuansa Pos dengan nomor polisi lp/542/v/2019/ Sulteng kepada resor palu pada tanggal 25 mei 2019.

Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya telah mengambil 38 kg besi plat almunium dan 2,5 kg kabel tembaga dari gudang Nuansa Pos yang terletak di jalan Pulau Halmahera. Saat ini kedua tersangka ditahan di tahanan polres Palu untuk menjalani pemeriksaan.*** (KBS)

Morowali, lensaangkasanews.com - Sebagai bukti rasa empati terhadap musibah banjir yang menerjang beberapa wilayah Morowali, PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT.IMIP) ambil bagian tangani beberapa lokasi titik banjir dengan menerjunkan sejumlah kendaraan alat berat untuk mengurus longsor akibat terjangan banjir yang terjadi sejak tiga hari lalu.

Pengerahan kendaraan alat berat ini bertujuan untuk mengalirkan air banjir agar bisa secepatnya surut sehingga upaya-upaya penanganan lainnya dapat berjalan normal.

"Team PT. IMIP saat ini sedang berusaha keras mencoba membenahi longsor-longsor di sejumlah titik dengan mengerahkan kendaraan alat berat utk mengalirkan air," kata Senior Vice Presiden PT IMIP, Slamet Viktor Panggabean di Morowali, Selasa (11/6).

Menurut pria berambut putih itu, selain menerjunkan sejumlah kendaraan alat berat, Team IMIP juga dilapangan sedang mengerjakan pembuatan rakit penyeberangan sementara di Jembatan Dampala yang putus akibat terjangan banjir.

Diharapkan, pengerjaan rakit penyebrangan itu bisa segera selesai supaya penyebrangan ke arah Bungku terbantu dulu walaupun secara darurat dan sementara, paling tidak ini akan bisa memulihkan kembali aktivitas sehari-hari masyarakat Morowali.

"Yang jelas pihak IMIP akan membantu apa yang kami bisa, berbuat yang terbaik untu morowali dan IMIP akan hadir dalam setiap derita masyarakat dalam musibah banjir yang menerjang sejumlah wilayah morowali" Katanya.

Terkait operasional pabrik di kawasan PT IMIP, menurut Slamet, tetap beroperasi seperti biasa karena mayoritas karyawan bermukim di desa-desa sekitar kawasan PT IMIP.

Putra Batak itu mengatakan, atas nama manajemen, pihaknya mengaku prihatin dengan bencana banjir tersebut.

Pihaknya berharap, seluruh pemangku kepentingan bersama stake Holder di Morowali dan masyarakat bisa bersatu padu serta saling bekerja sama dan bergandengan tangan agar situasi bisa segera pulih kembali.***(TAR)

Harga Sembako Melambung Tinggi Ditengah Musibah Banjir Morowali

Morowali, lensaangkasanews.com - Benar-benar tak punya empati sejumlah oknum pedagang yang menjajahkan dagangannya di tengah musibah banjir Morowali malah ambil kesempatan dalam kesempitan.

Bahan- bahan sembako yang sebelumnya di jual dengan harga normal tiba-tiba melambung tinggi, kenaikannya mencapai 200-400 persen.

Sontak menambah derita warga yang dalam situasi pengungsian, bukan diringankan malah menambah beban derita disebabkan harga-harga kebutuhan diluar kewajaran.

Demikian penuturan sepenggal kalimat yang dilontarkan Rusmana (38) di bungku yang sempat bermalam di bahodopi saat musibah banjir melanda.

Dia memaparkan bahwa harga-harga yang dijual sudah melampaui batas kewajaran seperti sejumlah harga sembako berikut ini. Telur ayam 100.000/rak, Ayam/ekor 100.000, Rica/lombok 150.000/kg, Rica keriting 200.000/kg, Bawang merah/putih 45.000, ikan 70.000/kg, Bensin bervariasi dari 20.000-30.000/botol, pertalite 50.000/liter.

Hal serupa dilontarkan sejumlah warga Morowali lewat cuitan di Morowali Media Center (MMC), Global misalnya"pedagang yang nakal di Bahodopi mestinya pemerintah turun tangan menstabilkan harga, masyarakat menjerit akibat sebagian pedagang mengambil kesempatan dengan menjual barang-barangnya seenaknya saja.

Air galon 20rb telur 3/10rb tabung 3kg 100rb bensin/pertalite 50/liter teh pucuk 15rb mie instan 5rb/bungkus, masyarakat sudah susah di jadikan lagi korban, Bahkan dibeberapa penjual tabung LPG 3KG 100 HINGGA 150/TABUNG", tulisnya.

Pemda Morowali melalui Kepala Dinas Kominfo Drs.Abd Rahman Toppo yang dimintai keterangan terkait hal tersebut menjelaskan bahwa hari ini (10/6) Tim/Dinas terkait di bawah koordinasi Asisten Dua telah di tugaskan Oleh Bpk Bupati untuk turun langsung ke lapangan.

"Iya hari ini tim/dinas terkait dibawah koordinasi Asisten II telah di tugaskan oleh bupati untuk turun langsung ke lapangan khususnya di Kec Bahodopi dalam rangka pengendalian harga-harga di daerah terdampak langsung bencana Banjir",jelasnya.

Lanjut Rahman, bahkan 181 tabung gas 3 kg disita dari pedagang kemudian dilelang kepada warga di kolono bungku timur dengan harga Rp.28.000/tabung, jelasnya.*** (TAR)

Foto Banjir Di Morowali

Morowali, lensaangkasanews.com - Banjir yang menerjang sejumlah wilayah Morowali bukan saja meluluhlantakan area pemukiman warga tetapi tiga jembatan yang merupakan akses penghubung utama jalan lintas Trans Sulawesi juga rubuh.

Tiga jembatan tersebut yakni jembatan wosu Kec.Bungku barat, jembatan bahodopi Kec.Bahodopi, jembatan dampala Kec.Bahodopi.

Untuk jembatan wosu sudah langsung di buatkan jembatan darurat menggunakan batang kelapa atas kerjasama masyarakat setempat bersama pemda sehingga pengguna jalan baik roda dua maupun roda 4 sudah bisa lewat akses tersebut, walaupun masih terbatas bagi kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas.

Untuk jembatan bahodopi masih dalam pengerjaan oleh warga, saling gotong royong bahu membahu ditunjukkan warga setempat agar akses penghubung dari bahodopi dan ke bahodopi bisa terlalui.

Kemudian jembatan dampala adalah jembatan paling parah diterjang bajir, sama sekali belum bisa ditangani. Jembatan ini menyebabkan akses antar desa antar kecamatan bahkan antar Prov.Sulteng-Kendari terputus total.

Hal tersebut disebabkan terjadinya erosi/pengikisan saat banjir berlangsung sehingga lebar sungai bertambah luas yang tadinya berkisar 20 meter kini menjadi sekitar 100 meter ditambah arus sungai yang begitu keras.

Terpaksa warga yang hendak keluar bahodopi atau masuk bahodopi harus mengurungkan niatnya, menunggu hingga jembatan sementara bisa di buatkan. Namun untuk saat ini sudah ada rakit/perahu penyeberangan atau lewat jalur laut menggunakan transportasi laut namun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Untuk penyeberangan dampala menggunakan perahu harus mengeluarkan kocek Rp.150 rb sudah termasuk motor dan penumpang, sementara menggunakan transportasi laut Rp.350 rb-Rp.500 rb penumpang dan motor.

"Harga yang diterapkan oleh pihak transportasi laut sungguh miris dan tak punya rasa kemanusian apapun alasannya. Dari pihak transportasi laut mengklaim harga tersebut sebagian diperuntukan bagi kuli panggul yang mengangkat kendaraan serta berlaku bagi karyawan IMIP yang punya gaji tergolong besar", Demikian penjelasan Wawan kepada wartawan media ini.*** (TAR)

foto Ketua persatuan Wartawan Morowali Utara,Rudi Andi Mairi Morut,

 

lensaangkasanews.com -- langkah hukum Bupati Poso melaporkan harian Nuansa Pos ke Polda Sulteng terkait pemberitaan dugaan selingkuh dirinya dengan seorang wanita ASN lingkup Pemda Poso terus menuai kritik dan kecaman dari insan pers di Sulawesi Tengah.

Kali ini kritik dan kecaman disampaikan Rudi Andi Mairi Ketua Persatuan Wartawan Morowali Utara. "Bupati Poso (mungkin) buta terhadap UU Pers" tegas Rudi, sabtu (1/6).

Salah seorang wartawan senior sulteng itu mengatakan, kalo ada pemberitaan miring tentang dia, Bupati Darmin Sigilipu seharusnya melakukan upaya hak jawab, karena kalau langsung main lapor polisi, itu sama sekali tidak bijak.

Setiap media pers dalam pemberitaan tentu punya sumber akurat, termasuk dalam soal dugaan selingkuh Bupati Poso, sumber beritanya adalah pengakuan suami dari seorang wanita yg diduga selingkuhan Bupati Poso itu.

"Prinsipnya jangan karena lagi berkuasa, UU Pers diabaikan, dan cara seperti itu terkesan otoriter, " nilainya.

Dia juga menyatakan, pencermatannya, redaksi NP dalam memberitakan dugaan selingkuh Bupati Poso sudah uji akurasi dan sudah lakukan konfirmasi. Namun Bupati sendiri yang tidak mau membuka ruang konfirmasi.

"Kadang juga teman wartawan bermaksud melakukan konfirnasi, namun ada juga oknum pejabat yang tidak membuka ruang, " ujar Rudi.

Sesuai ketentuan UU Pers, siapapun yang menghalangi tugas pekerja pera itu ada sanksinya, dan Rudi sepakat kalau menghalangi pekerja pers dalam aktifitasnya itu merupakan kejahatan terhadap media pers dan pekerja pers.

Terkait adanya fenomena delik pera yang langsung dipidanakan, dia juga mengingatkan adanya MoU Polri dengan Dewan Pers.

"Pers itu alat kontrol yang menyuarakan demokrasi sekaligus terompet dalam NKRI serta wadah aspirasi rakyat, kalau pers terpasung oleh pejabat, mau dibawa kemana negeri ini?" kata Rudi.

Ditambahkan"Saya sedih apa yang dialami adik adik saya wartawan, mereka adalah pembawa suara demokrasi, kalo terpasung maka saya kuatir akan muncul pemerintahan yang otoriter, bahkan bisa menuju diktaktor, " nilainya.*** (IDP/NP)

Keterangan Foto Harsono Bereki : “Pemahaman terkait UU Pers harus dimiliki oleh semua pejabat publik, apalagi bagi seorang Kepala Daerah, jangan karena disorot oleh pemberitaan pers, langsung main lapor polisi,” KRAK Kritik Langkah Bupati Poso Pidanakan Media Pers.

PALU, lensaangkasanews.com - Langkah hukum Bupati Poso Darmin Sigilipu yang melaporkan Nuansa Pos ke Polda Sulteng menuai kritik keras Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Harsono Bereki, S.Sos, kamis (30/5).

Menurutnya, seharusnya setiap pejabat public, lebih-lebih seorang Kepala Daerah, harus memiliki pemahaman UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam merespon setiap sorotan pemberitaan media pers.

“Pemahaman terkait UU Pers harus dimiliki oleh semua pejabat publik, apalagi bagi seorang Kepala Daerah, jangan karena disorot oleh pemberitaan pers, langsung main lapor polisi,” nilai Harsono.

Menurut Harsono, dalam UU Pers, itu sudah jelas dan tegas diatur terkait prosuder hukum yang harus ditempuh oleh siapapun yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers, mekanismenya jelas kalo merasa dirugikan, gunakan hak jawab, hak koreksi atau melaporkan ke dewan pers.

“Kecuali prosedur itu sudah dilakukan dan tidak direspon oleh media pers, maka yang merasa dirugikan bisa lakukan langkah hukum mengadukan ke pihak kepolisian, itupun jika merujuk pada ketentuan UU Pers penanganannya atau sanksinya sifatnya denda atau dalam lingkup perdata,” ujarnya.

Kaitan dengan itu, Harsono Bereki juga menyoroti kinerja Bupati Poso Darmin Sigilipu terkait kebijakan pengelolaan keuangan.

Sebelumnya, Bupati Poso Darmin Sigilipu melalui kuasa hukumnya, telah melaporkan Presdir Nuansa Pos Bayu Alexander Montang dan Pemred Nuansa Pos Irfan Denny Pontoh ke Polda Sulteng, selasa (26/5), terkait adanya pemberitaan dugaan perselingkuhan dirinya dengan salah seorang wanita ASN dilingkup Pemda Poso.

Menurut Darmin, dirinya merasa dirugikan oleh pemberitaan NP yang mencemarkan nama baiknya, melalui sejumlah pemberitaan tentang isu perselingkuhan dirinya.

Anehnya, dalam laporan tersebut Bupati Darmin Sigilipu tidak menyertakan bukti tahapan atau prosedur yang dilakukan seperti hak jawab, hak koreksi atau rekomendasi dari dewan pers.

Yang ada Bupati Darmin hanya menyertakan rekomendasi dewan pers atas pemberitaan NP pada tahun 2017 yang lalu.

Menanggapi hal itu, Pemimpin Redaksi NP Irfan Denny Pontoh menilai langkah hukum yang dilakukan Bupati Poso terlalu berlebihan, karena atas pemberitaan NP yang dinilai merugikan dirinya, Bupati Darmin Sigilipu tidak pernah melakukan hak jawab, hak koreksi atau melaporkan ke dewan pers.

“Hak jawab atau hak koreksi tidak pernah dilakukan, bahkan upaya pengaduan ke dewan pers juga tidak dilakukan, justru sekonyong-konyong langsung lapor polisi, aneh, langkah tersebut kami nilai sebagai tindakan kejahatan terhadap media pers dan pekerja pers,” kata Irfan.

Apalagi, kata Irfan, ikut disertakan dalam pelaporan itu adalah Presdir Nuansa Pos Bayu Alexander Montang. Pelaporan itu jelas salah alamat.”Dalam UU Pers jelas tanggungjawab redaksi itu ada pada Pemred, kog pemilik korannya ikut dilaporkan, apa motifnya ?” tegas Irfan.

Karena itu Nuansa Pos, kata Irfan, juga mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik Bupati Poso ke Polda Sulteng atas sangkaan pelanggaran Pasal 220 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 317 KUHP.”Kita laporkan balik Bupati Poso ke Polda Sulteng, demi untuk menjaga marwah dan martabat media pers dan pekerja pers,” tandasnya.

Berita ini sudah diberitakan koran harian Nuansa Pos.*** (Venus)

 
 
 
Buol, lensaangkasanews.com - Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa lakuan buol sulawesi tengah menggelar aksi unjuk rasa jum'at 8 maret 2019 guna melakukan protes terhadap pihak pemerintah desa yang dinilai tidak transparan terhadap penggunaan dana ADD dan DDS sejak tahun anggaran 2017 hingga 2018.
 
 
Menurut koordinator Lapangan(korlap)Hatta,terkait penggunaan anggaran baik ADD dan DDS.pihak pemerintah desa sangat PELIT dengan keterbukaan baik dalam kegiatan pembangunan jalan kantong produksi,tribun,irigasi embun,serta pembangunan sarana air bersih tidak melibatkan masyarakt dalam melakukan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.sehingga hampir seluruh kegiatan yang mengunakan dana desa dinyatakan tidak bisa dimanfaatkan.selain itu dihadapan bupati buol. disebutkan pula oleh warga terkait penyaluran beras untuk masyarakat miskin desa lakuan diduga dilakukan tidak tepat sasaran .akibatnya pihak pemerintah desa baik bendahara desa.sekdes dan TPK didesa tersebut.dilaporkan kepada pihak tindak pidana korupsi(tipikor)polres buol.
 
 
Masa aksi tersebut mendatangi kantor bupati buol diterima langsung oleh bupati buol Dr H Amirudin Rauf S.pog.dan menyampaikan pokok permasalahan yang terajadi.mendengar pernyataan warga.Bupati Buol menyampaikan terkait pengelolaan dana desa harus lebih transparan dan berdasarkan aturan.sehingga lebih terarah dan bermanfaat.serta harus dikontrol atas penggunaanya melalui musyawarah desa untuk menjadi dasar penyusunanan APBDES.olehnya bupati buol melalui kesempatan tersebut berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan guna menindak lanjuti pengaduan masa aksi
 
 
Sementara itu Ditempat terpisah Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan desa lakuan juga mendatangi kantor kejaksaan negeri buol yang diterima okeh Kasi intel kejari buol I Nengah Hardika SH.MH.Masa aksi menyampaikan Hal yang sama
 
 
I Nengah Hardika didampingi kepala seksi tindak pidana khusus  NoViar Rizali Sh serta sejumlah para jaksa dan staf pada kantor kejari buol.I Nengah Haridka Berjanji akan melakukan peninjauan terhadap sejumlah kegiatan pembangunan didesa lakuan kecamatan lakea pada senin tanggal 11/03/2019.akan tetapi I Nenga hardika masi menunggu surat perintah dari kejari buol.*** (rahmat)
 
 
 
 
 

Foto brita pelecehan sexsual

BUOL, lensaangkasanews.com - Jumria M Ponamon 39 tahun Melaporkan kepolres buol atas dugaan pelecehan seksual  oleh oknum kepala desa negeri lama kecamatan bokat kabupaten buol terhadap F 16 tahun Siswi santri salah satu pondok pesantren diketahui masih dibawah umur yang terjadi pada hari minggu 25 november 2018 yang lalu.

Terungkapnya peristiwa yang menimpa F santri dipesantren negeri lama kecamatan bokat kabupaten buol setelah F kembali untuk mengambil perlengkapanya dipesantren seperti pakaian dan berkas sekolahnya.namun saat masuk dalam pesantren F merasa takut dan menunda niatnya.dan mendatangi rumah keluarganya dekat pesantren serta menceritakan hal sebenarnya kepada kelurganya BEGINI CERITANYA(korban F)"saat itu Hari minggu tanggal 25 bulan 11/2018 saya dijemput bapak IM diruma kakek saya hari minggu jam 9 dan pulang jam 4 sore.

katanya mau refresing dimatinan,dia pamit sama kakek saya.jadi saya ajak sepupuku Maharani.setelah jalan ternyata tidak kematinan tapi arah lakuan Tolitoli.setelah dalam perjalanan kami diminta oleh pelaku(IM)untuk pindah tempat jadi saya disamping pelaku IM.setelah diperjalanan dia tarik-tarik kepala saya dia cium.dan karna saya mabuk dia tarik lagi kepala saya dibaringkan diatas pala-palanya.setelh pulang pas lewat diruma makan di bukit kumaligon IM minta kepada sopir E singga dan mereka turun semua saya bilang sama pak IM.(Om saya tidak turun. saya mabuk.)setelah beberapa saat. bapak IM ini naik lagi kemobil.sambil menutup kaca mobil dan saya dicium-cium lagi sambil dia tarik.

Dia banting saya.dan dia tindis pala-pala saya.dia buka celana dalam saya saat itulah saya di gauli oleh bapak IM.saya mau berontak tidak berdaya.setelah itu saya dia ancam untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun.jika saya membocorkan kejadian tersebut maka saya bersama sepupu Salawati akan dibunuh katanya.sejak saat itu saya tidak mau lagi kembali ke pesantren.apa lagi melihat Bapak IM saya takut."kata Korban Fotonya Mendengar pernyataan F. maka pihak keluarga(orang tua F) berinisiatif untuk melaporkan peristiwa yang menimpa F guna meminta kepada penegak hukum agar oknum kepala desa yang sudah tega mencabuli F agar di proses secara hukum"kami minta agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan saat ini kan suda ditangani pihak kepolisian jadi kita serhkan saja prosesnya kepada pihak polisi.dan kami minta agar diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku dinegeri ini"kata mohsen(kakek korban)

Dalam keterangannya kasat reskrim polres buol iptu Aji Riznaldi Sik senin diruang kerjanya" saat ini masih dalam tahap proses pemeriksaan dan pelakunya sudah kami amankan berdasarkan sejumlah bukti petunjuk baik dari keterangan kedua orang saksi E dan M serta bukti pakaian yang digunakan korban dan kendaraan roda empat(mobil)sebagai tempat kejadian yang menjadi dasar petunjuk dimana laki-laki berduaan didalam sebuah mobil yang terkunci dalan waktu 15 menit sampai dengan 30 menit itu sudah menujukan bahwa mengarah telah terjadi sebuah peristiwa. sehingga kami melakukan penahanan terhadap pelaku IM karena 2 alat bukti sudah cukup, karena perkara ini termasuk lex speasialis Yang penanganan perkaranya dilakukan secara khusus.jika pelaku tidak mengakui perbuatannya.ya memang dia punya hak untuk membantah nanti kan yang menentukan adalah hakim."kata kasat Reskrim Ditempat terpisah ustad selaku pembimbing F Lalu Risal Spd.I.menjelaskan kepada awak media.

Selama jadi santri merupakan santri yang taat agama dan pandai mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh ustad.ceoat menghafal alkur'an dan rajin sholat.namun sejak bulan juli 2018 F sudah tidak aktif lagi dipesantren karena diketahui sering sakit dan masuk rumah sakit."Santrinya sangat pandai dan mudah memahami apa yang kami sampaikan.seperti menghafal alkuran dan dia juga rajin sholat.namun sejak bulan juli 2018 dia sudah tidak lagi aktif.karna kami tau dia sering sakit"kata ustad Kasus pencabulan yang diduga menyeret oknuk kades desa negeri lama menambah daftar kasus pencabulan hingga tahun 2019.untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oknum kades tersebut saat ini mendekam dijeruji besi***rahmat

Foto: Wakil Bupati Parimo, H Badrun Nggai SE




Parigi Moutong, lensaangkasanews.com – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE mengingatkan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan.Jikapun katanya dalam Pemilu 2019 ini terjadi perbedaan pilihan, itu adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi sehingga tidak perlu dipersoalkan.

Wabup juga meminta masyarakat tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu oknum tertentu untuk memilih dengan iming-iming yang bisa merugikan daerah dan masyarakat.

“Berbeda pilihan itu hal yang wajar dalam berdemokrasi, gunakan hak pilih saudara sesuai hati nurani jangan mudah tergoda oleh iming-iming apapun dari oknum tertentu karena hanya dapat merugikan diri kita sendiri,”kata Wabup Badrun Nggai dalam sambutannya ketika menghadiri Sosialisasi netralitas ASN yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong di hotel Oktari Parigi, Selasa (12/2).

Pada kesempaatan itu Wabup menegaskan kepada ASN untuk tidak melibatkan diri dalam ranah politik praktis pada Pemilu 2019 apalagi sampai menjadi tim sukses Apabila ada ASN terlibat dalam politik praktis secara langsung maupun tidak akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku hingga pada pemecatan .

ASN harus netral, soal pilihan saudara nanti disalurkan pada tanggal 17 April di bilik suara.

Wabup meminta kepada Bawaslu tetap on the track melaksanakan amanat undang-undang, tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan “Bawaslu harus menindak siapapun dia jika terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,”tegasnya.

ASN harus bisa menjaga netralitas dan menjadi panutan ditengah masyarakat bersama-sama pihak kepolisian mengamankan dan menjadi penyejuk ditengah masyarakat demi suksesnya pemilihan umum tahun 2019.

Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Muhclis Aswad, SPdI pada kesempatan itu mengajak kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2019. Menurutnya, belajar dari pengalaman Pilkada 2018, masih ada ASN yang ikut terlibat, namun ASN tersebut masih diberikan dispensasi.

Selaku pengawas pemilu pihaknya bukan tidak mau menindak tegas kepada oknum ASN yang terlibat tersebut,tetapi karena bukti yang diperoleh masih dalam bentuk laporan atau isu dari orang lain bukan bukti nyata yang diperoleh langsung oleh Bawaslu di lapangan “Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh ASN, tolong jaga netralistas saudara sebagai ASN.

Harapan saya melalui sosialisasi ini ASN mengetahui aturan aturan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam konteks Pemilu ini misalnya ketika menggunakan media sosial,”ujarnya

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati bersama Ketua Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman, pengawasan terhadap ASN, penandatanganan nota kesepahaman itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pejabat pembina kepegawaian pegawai ASN dan juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pegawai ASN pada pemilu Tahun 2019. *

Sumber : Humas Pemda Parimo

Sabtu, 09 Februari 2019 13:09

Foto : Presiden Hadiri Hari Pers di Surabaya

( Sumber  : Deputi bidang protokol,pers dan media Sekretariat Presiden)




Surabaya, lensaangkasanews.com - Di tengah era digital dimana media sosial berkembang dengan masifnya, masyarakat pun disajikan dengan keberlimpahan informasi. Bahkan, saat ini setiap orang bisa menjadi wartawan dan bisa menjadi pemimpin redaksi, juga bisa menciptakan kegaduhan, membangun ketakutan, serta pesimisme.

“Di tengah suasana seperti ini, saudara-saudara insan media arus utama, justru sangat dibutuhkan menjadi rumah penjernih informasi, dibutuhkan untuk menyajikan informasi yang terverifikasi, dan dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai communication of hope, dibutuhkan untuk memberi harapan kepada bangsa,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2019 di Grand City Convention and Exhibition Hall, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa peran utama media kini semakin penting antara lain dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan pasca fakta dan pasca kebenaran.

“Kita wajib mengatasi dampak buruk gejala pasca kebenaran dan pasca fakta itu. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, misinya untuk membangun optimisme,” kata Presiden.

Di awal sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa sejalan dengan ekspansi jaringan internet, perkembangan media sosial juga melompat sangat tinggi. Saat ini, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari total populasi.

“Dari jumlah ini 87,13% mengakses layanan media sosial,” tutur Kepala Negara.

Bahkan seringkali yang viral di media sosial biasanya menjadi rujukan dan bahkan tidak jarang menjadi rujukan media-media konvensional. Namun demikian, menurut Edelman Trust Barometer 2018, media konvensional atau media arus utama ternyata tetap lebih dipercaya dibandingkan dengan media sosial.

“Saya sungguh bergembira dengan situasi ini, sangat bergembira. Dan selamat kepada saudara-saudara para insan media arus utama atas kepercayaan masyarakat terhadap bapak, ibu, saudara-saudara sekalian,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, menyebutkan bahwa apabila pemerintah memaparkan tentang capaian pembangunan, tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi jelas, ikut memanfaatkan capaian pembangunan yang ada, membangun optimisme, serta mengajak apa yang harus diperjuangkan bersama.

“Kalau pemerintah aktif dalam membangun well-informed-society, ya janganlah terburu-buru itu dianggap sebagai pencitraan atau kampanye. Itu adalah bagian dari upaya membentuk masyarakat yang sadar informasi. Dan saya berharap media menjadi amplifier atas informasi tentang pembangunan, termasuk kekurangan yang harus kita benahi bersama-sama,” kata Kepala Negara.

Oleh karenanya, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, serta memberikan kritik konstruktif. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.

“Kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran,” tutur Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada para insan pers nasional di seluruh Tanah Air. Presiden juga memberikan apresiasinya kepada para penerima Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

“Kepada rekan-rekan media yang hadir di sini, dan yang sedang bertugas di seluruh pelosok negeri. Saya sampaikan Selamat Hari Pers. Teruslah berkontribusi untuk kejayaan negeri kita tercinta,” ucap Presiden.***(BM)

Palu, lensaangkasanews.com - Pengelolaan Anjungan Sulawesi Tengah pada Taman Mini Indonesia Indah mulai tahun 2019 resmi beralih ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya anjungan dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi.
 
Hal ini sesuai dengan keputusan gubernur Nomor 060/138/RO.ORG-G.ST/2018 tentang pembentukkan unit kerja nonstruktural pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah.
 
"Saya harap ini tersosialisasi agar OPD dan pihak lainnya bisa menyesuaikan dalam koordinasinya," harap Kepala Dinas Pariwisata Drs. I Nyoman Sariadijaya, M.Si saat acara serah terima P3D (Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumentasi) di ruang kerja Sekprov Drs. Moh. Hidayat, M.Si, Senin (21/1).
 
Sepengetahuan sekprov, anjungan pernah pula dijadikan UPT saat masih melekat di dinas pariwisata, lalu sekarang diserahkan kembali ke badan penghubung dan dibentuk jadi unit kerja nonstruktural.
 
"Saya kira ini semua akan dirapikan dan disusun kembali oleh Biro Organisasi," tambah sekprov agar tidak bermasalah.
 
Dengan penyerahan P3D, sekprov mengharap ditindak lanjuti dengan langkah-langkah berikutnya, seperti pembuatan SK mutasi bagi 11 PNS yang ditempatkan di anjungan agar beralih status ke badan penghubung.
 
Sementara pembiayaan bagi 18 tenaga kontrak pada anjungan tidak menemui kendala karena pos anggarannya juga sudah berpindah ke badan penghubung per Januari 2019.
 
Turut hadir di acara serah terima Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Eda Nurely, SE, Kepala Biro Humas dan Protokol Drs. Moh. Haris, Kepala Biro Organisasi Asri dan Sekretaris Dinas Pariwisata Sulteng.
 
Sedang dari badan penghubung diwakili oleh pejabat pengurus barang.***(hdp)
 
 
Palu, lensaangkasanews.com - Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si secara resmi melantik pasangan Drs. Kasman Lassa, SH,-Mohamad Yasin, S.Sos atau biasa dikenal dengan sebutan Sakaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Donggala periode 2019-2024, bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Rabu 16 Januari 2019.
 
Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Donggala berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 131.72-8808 dan 132.72-8808 tanggal 28 Desember 2018
 
Dalam sambutannya Gubernur H. Longki Djanggola berpesan agar amanah yang dititipkan dapat diemban dengan baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Donggala yang lebih baik di masa-masa mendatang.
 
Pelaksanaan Pilkada serentak patut disyukuri karena berjalan aman tertib dan jauh dari gesekan horizontal yang membuktikan bahwa masyarakat kita semakin demokratis dan partisipatif untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota.
 
"Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua elemen unsur penyelenggara pemerintahan forkopimda KPU Bawaslu desk Pilkada PPS KPPS dan seluruh jajaran TNI dan kepolisian baik di provinsi maupun Kabupaten Donggala pada khususnya," jelas gubernur.
 
Dengan pelantikan tersebut Gubernur berharap Jangan Lagi Ada cerita dukung mendukung dan rivalitas yang ditunjukkan antar Tim Sukses para kandidat Pilkada 2018 yang lalu dan lebih fokus bekerja sama menyatukan niat dan langkah dalam membangun masa depan Kabupaten Donggala ke arah yang lebih baik lebih maju dan lebih sejahtera.
 
Sesuai SK Mendagri nomor 131.72/058/OTDA tanggal 4 Januari 2019 perihal penyampaian salinan dan petikan keputusan Mendagri dan surat Mendagri No. SE.162/3484/OTDA bahwa setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih menyampaikan sambutan pada sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Donggala.
 
Selanjutnya Bupati terpilih agar menyusun RPJMD tahun 2019-2024 dengan mengacu RPJPD dan diintegrasikan dengan RPJMN dan RPJMD dengan waktu enam bulan.
 
Gubernur pada kesempatan itu juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pedoman perjalanan dinas termasuk pengajuan izin perjalanan luar negeri.
 
Berkaitan dengan terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, kita sudah masuk pada perpanjangan transisi darurat sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
 
Untuk itu kepada bupati wakil bupati yang baru saja dilantik agar dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala.
 
Selaku gubernur pihaknya telah menetapkan SK penetapan lokasi relokasi pembangunan huntap untuk Kota Palu dan Sigi tetapi lokasi relokasi untuk Kabupaten Donggala belum ada untuk itu diharapkan kepada Bupati segera menetapkan lokasi relokasi pembangunan huntap masyarakat Donggala yang terdampak dan terus meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan pemulihan dampak gempa bumi dan tsunami khususnya di Kabupaten Donggala.***(vh)
PARIGI MOUTONG, lensaangkasanews.com - Pekan olahraga provinsi (porprov) adalah awal peningkatan prestasi bagi para atlit dari tiap tiap daerah,itulah sebabnya para atlit mulai mengadakan persiapan latihan bahkan ada beberapa cabang olaraga di beberapa daerah mulai mengadakan TC kepada atlitnya karena berharap prestasi di porprov nanti bisa sampai ke tingkat prapon.
 
Pemkab Parigi Moutong selaku tuan rumah porprov Sulteng april 2019 tidak mau gagal dalam pelaksanaan, terbukti pada Jum'at (11/1) pagi Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE bersepeda mengelilingi Kota Parigi. Mengambil star dari rumah jabatan Wakil Bupati di Kelurahan Kampal, Wabup didampingi sejumlah komunitas sepeda di Parigi melintasi jalan Trans Sulawesi hingga di tugu mercury, kemudian berbelok ke jalan Pelabuhan dan menyusuri sepanjang jalan boulevar mulai dari Pantai Loji, Bantaya hingga Kampal. 
 
Selanjutnya, rombongan sepeda ini naik ke jalan Trans Sulawesi desa Bambalemo hingga ke persipangan desa Petapa kemudian melintas di jalur dua dan finish di Cafe miliki H. Rajab Pokay SE MM di alun alun kantor Bupati. Di cafe dengan desain modern ini, Wabup bersama komunitas sepeda menikmati  sarapan pagi nasi kuning dan kopi susu khas Cafe yang rencana akan dilaunching dalam waktu dekat ini. 
 
Kegiatan bersepeda itu dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dihelat April mendatang. "Kegiatan gowes ini juga dalam rangka mempererat silaturahmi diantara komunitas sepeda yang ada di Parigi,"kata Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Parigi Moutong, Sakti Lasimpala yang juga ikut dalam kegiatan gowes itu. 
 
Wakil Bupati, H Badrun Nggai berterima kasih kepada komunitas sepeda yang ikut dalam kegiatan gowes itu "Saya berterima kasih kepada seluruh komunitas sepeda yang ikut dalam kegiatan gowes ini. Melalui gowes ini kita bisa mensosialisasikan Porprov 2019 yang insha Allah daerah kita Parigi Moutong menjadi tuan rumah,"kata Badrun Nggai
 
Ia juga mengajak masyarakat menyambut dengan baik seluruh kontingen olahraga yang nantinya akan datang ke Parigi Moutong "Sebagai tuan rumah Porprov, saya mengajak masyarakat mari kita menjadi tuan rumah yang baik,"harapnya.***
 
Editor : venus
 
 
Palu, lensaangkasanews.com - "Jaga Kebersamaan Umat" menjadi tema Hari Amal Bakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama RI Tahun 2019.
 
Melalui tema, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak jajaran kementerian agama menebar energi kebersamaan, merawat kerukunan dan menempatkan diri di atas semua kelompok dan golongan kepentingan.
 
Demikian amanat tertulis menteri yang dibaca Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si pada upacara HAB di kanwil kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis(3/1).
 
Beberapa hal yang dirangkum dalam amanat antara lain mendorong jajaran kemenag di Sulteng untuk memenuhi 6 sasaran strategis 2019 yaitu : meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.
 
"Seiring dengan itu, Saya mengajak kita semua senantiasa menegakkan lima nilai budaya kerja kementerian agama," kata gubernur melanjutkan arahan menteri.
 
Penerapan nilai-nilai budaya kerja meliputi integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan, lanjut menteri telah berimbas positif pada kenaikan penilaian mandiri reformasi birokrasi dan indeks kepuasaan publik atas pelayanan keagamaan seperti haji dan pencatatan nikah.
 
Ia mengharap agar kelima nilai tadi terus ditegakkan sebab ASN kemenag merupakan pelayan masyarakat sekaligus tempat berlabuhnya kepercayaan umat.
 
Ketahanan keluarga juga mendapat perhatian sebab belakangan ini, menurut menteri terjadi lonjakan angka perceraian, perkawinan dini dan KDRT yang tinggi.
 
"Saya minta agar program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga dijalankan secara lebih masif," pesan menteri melalui gubernur.
 
Sebagai bagian dari institusi yang membawa nama agama, menteri mengharap perilaku ASN kemenag mencerminkan kemuliaan agama.
 
"Dimana antara kata dan perbuatan saling serasi, antara kesalehan personal dan kesalehan sosial saling melengkapi," pungkas gubernur sebelum mengakhiri amanat.
 
Pada momen HAB ke-73, Gubernur Longki Djanggola menyematkan simbolis satyalencana pengabdian 30, 20 dan 10 tahun pada masing-masing 3 ASN Kemenag Sulteng yang mewakili.
 
Sementara Kakanwil Dr. H. Rusman Langke, M.Pd menyerahkan sejumlah penghargaan diantaranya ASN Kemenag teladan, pelajar madrasah prestasi, madrasah adiwiyata nasional, KUA teladan, santri berprestasi dan beasiswa sarjana.***(hdp)
Halaman 1 dari 12

Terkini Lensa

© 2018 Lensaangkasa.com. All Rights Reserved.
Salin cuplikan kode Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+